SeputarIndonesiaKu,-Pertiwi Darmawanti Oktavia alias Pertiwi atau Tiwi, produsen Snack Bikini angkat suara soal kontroversi snack tersebut lewat sebuah surat. Salah satu poin yang terungkap adalah Tiwi tidak mengerti cara mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin.
Menurut Kepala BBPOM Abdul Rahim, snack Bikini termasuk ke dalam industri rumahan. Untuk industri rumahan, surat izin edar maupun izin produksi tidak harus melalui BPOM, tapi cukup melalui Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes). Walaupun tidak langsung dari BPOM, namun keamanan produk tetap dapat terjamin karena Dinkes juga melakukan serangkaian tes untuk menguji produk yang akan diberikan surat izin edar.
"Kalo jenis snack seperti Snack Bikini yang produksi rumah tangga cukup dari Pemda melalui Dinkes (untuk surat izin edar). Di sana nanti ada tata caranya. Untuk produksi rumahan tidak harus melalui BPOM," kata Kepala BBPOM Abdul Rahim saat dihubungi detikcom, Minggu (7/7/2016)
"Walaupun dari Dinkes setempat, tapi nanti di sana ada ketentuan yang harus dipenuhi juga termasuk menentukan label, kemasan produk seperti apa dan tetap ada kunjungan ke pabrik untuk melihat proses pembuatannya. Untuk industri rumah tangga sebenarnya tidak susah, tinggal dia mau atau tidak melihat tata caranya," lanjutnya.
Sedangkan untuk industri besar seperti pabrik, surat izin edar yang dikeluarkan harus melalui BPOM. Hal tersebut karena biasanya industri besar memproduksi produk yang beresiko tinggi. Sehingga dibutuhkan proses yang cukup ketat untuk mendapatkan izin dari BPOM.
"Untuk industri besar, salah satu syaratnya harus ada pabriknya, ada penanggung jawabnya dan beberapa syarat lain yang harus dipenuhi. Kami dari BPOM akan memeriksa pabrik dan produknya, termasuk cara pembuatannya. Semua proses harus sesuai kaidah pembuatan yang baik. Bila industri tersebut mendapat nilai A atau B bisa keluar surat rekomendasi surat izin edar. Nantinya surat rekomendasi tersebut menjadi salah satu syarat untuk mendaftarkan industri tersebut ke BPOM secara online. Setelah itu nanti akan keluar akun perusahaan yang berisikan informasi tentang perusahaan dan produk yang mereka jual," ucap Abdul.
Hal lain yang diperlukan selain izin edar adalah izin produksi. Untuk mendapatkan surat izin produksi, produsen industri rumah tangga seperti produk snack Bikini harus mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh Pemda melalui Dinkes setempat. Pelatihan tersebut antara lain adalah bagaimana cara membuat produk yang aman untuk konsumen.
"Biasanya mereka (produsen rumah tangga) mengikuti penyuluhan keamanan pangan, setelah lulus akan diajarkan bagaimana cara membuat produksi yang aman, termasuk juga design kemasan produk. Setelah itu akan ada kunjungan dari Dinkes ke tempat produksi. Bila lulus semua akan dikeluarkan surat rekomendasinya (surat izin produksi)," imbuh Abdul
"Untuk sementara ini tidak terintegrasi surat rekomendasi dari Dinkes dan BPOM, tapi kita bisa tahu apakah izin yang ada di kemasan itu asli atau tidak. Kita bisa lihat dari angka atau kode untuk mengetahui kode dari Dinkes setempat. Jadi kalau cuma asal tulis saja kita bisa tahu itu," tutupnya.
Sebelumnya, Tiwi mengaku tak mengetahui cara pengurusan izin ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk snack Bikini buatannya. Dia mengaku awalnya telah berniat untuk mendaftar.
"Untuk masalah perizinan memang sudah berniat untuk mendaftarkan namun karena ketidaktahuan cara mengurusnya jadi belum sempat ke Dinkes," tulis Tiwi dalam surat pernyataan yang disampaikan melalui orang yang mengaku sebagai pamannya bernama Om Ber di kediaman Tiwi di Sawangan Baru, Depok, Jabar, Sabtu (6/8/2016).
Dalam surat tersebut, Tiwi juga mengakui bahwa label halal yang disematkan di kemasan Snack Bikini bukanlah label halal dari MUI. Label halal pada kemasan makanan ringan tersebut ternyata adalah logo halal biasa. Tiwi berani memasang label halal walaupun belum disertifikasi oleh MUI karena banyak pelanggannya yang menanyakan terkait kehalalan Snack Bikini kepadanya.
Sumber: News.Detik.Com
EmoticonEmoticon